Perbankan Belum Mampu Bersinergi Dengan Koperasi

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan Wans Ibrahim sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat periode 2009-2014. Pengukuhan tersebut berlangsung di Aula Gedung Sate Bandung, Rabu (26/8/2009)

Nampak menghadiri acara itu, Ketua Umum Dekopin Adi Sasono, Sekjen Dekopin Yuzri Suhud, Direktur Lembaga Pendidikan Perkoperasian Dekopin Marsono Mochtarom, unsur Dekopinwil dan gerakan koperasi di Jabar, Dinas Koperasi dan UKM, serta beberapa pejabat pemerintah daerah.

Heryawan berharap, pengukuhan Pengurus Dekopinwil Jabar dapat mengevaluasi terhadap kenyataan ketidakadilan sosial yang terjadi. Semua lapisan masyarakat menyepakati bahwa koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah jaring pengaman perekonomian nasional. Karena itu perannya harus terus ditumbuhkan dengan berbagai upaya termasuk pengadaan anggarannya.

Ia juga menyayangkan keberadaan koperasi yang belum bersinergi dengan perbankan umum. Regulasi perbankan nasional harus mendorong dan berpihak kepada pelayanan koperasi dan UKM, sehingga perlu adanya kerjasama antara perbankan, lembaga keuangan mikro dengan masyarakat koperasi.
Penyaluran kredit perbankan terhadap Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang belum bankable harus bisa diakali dengan rekayasa agunan kepercayaan sebagai bentuk keberpihakan. Karena keberadaan KUMKM harus didukung karena sudah terbukti telah menjadi ketup pengaman perekonomian dan tenaga kerja di saat kerisis.

“Harus ada keberpihakan yang terus dijalankan dan menjadi kebijakan besar dari perbanka, seperti dengan menjalin kerja sama melalui Linkage antara perbanka  besar dan lembaga keuangan mikro di daerah agar lembaga keuangan  mikro bia terjun langsung menggerakan sektor usaha kecil di daerah,”katanya.

Menurut dia saat ini perbankan dengan regulasi agunan memang masih bisa di pahami  sebagai prinsip perbanka. Namun seharusnya,perbankan juga bisa memanfaatkan agunan berbentuk kepercayaan terhdap sebuah kelaikan usaha  yang seperti itu juga ada agar KUMKM bisa terus berkembang” ujarnya. 
Heryawan menuturkan baru-baru ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengumum kan jumlah tenaga kerja baru dalam setahun yang mencapai sekitar 246.000 orang. Dan 67 persennya atau sekitar  164.000 tenaga kerja berasal dari sektor KUMKM. Pihaknya juga terus mendorong  Bank Jabar Banten (BJB) untuk terus menggenjot kredit KUMKM. Itu sudah terlihat dari komposisi kredit dari 90% kredit konsumsi dan 10% untuk KUMKM. Sekarang komposisinya sudah 65% : 35%.

”Bank –bank  lain juga sudah mulai serius menggarap sektor KUMKM. Dengan keberpihakan seperti itu diharapkan KUMKM di Jabar bisa terus tumbuh,”ujarnya.

Dalam pengukuhan tersebut, Adi Sasono mengatakan, pengukuhan Ketua Dekopinwil Jabar diakui sebagai komitmen dari pemda Jabar dalam mewujudkan cita-cita gerakan koperasi yakni menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 
“Tugas kita sebagai gerakan koperasi adalah mengatasi ketidakadilan sosial. Ukuran kesejahteraan adalah ketika terjadi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat,” tegas Adi.

Adi mengakui, Jawa Barat sebagai provinsi yang mempunyai komitmen kuat dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, dimana Jabar merupakan daerah lahirnya gerakan koperasi pada 12 Juli 1947. Lebih lanjut Adi mengatakan, Dekopin telah menyelenggarakan jaringan online pada koperasi simpan pinjam di seluruh Jabar. Penggunaan jaringan ini merupakan upaya menjadikan koperasi lebih maju dan moderen berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Jabar juga dinilai telah mengembangkan penggunaan pupuk organik, dan mulai meninggalkan penggunaan pupuk kimia, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai lumbung padi. Selain peningkatan ketahanan gizi masyarakat melalui pengembangan program peternakan dan perikanan laut.

Di samping beberapa hal tersebut, menurut Adi, Kehadiran Institut Manajemen Koperasi Indonesia, juga merupakan harapan besar bagi gerakan koperasi dan pemerintah dalam menyediakan tenaga profesional yang handal dalam bidang perkoperasina di tanah air.

Ketua Dekopinwil Jabar masa bakti 2009-2014, Wans Ibrahim mengemukakan masalah  permodalan memang kerap menjadi problem. Namun, koperasi sebagai usaha bersama yang saling menguntungkan  angotanya harus kembali memahami prinsip kemandirian koperasi. ”Saat ini yang akan terus di tingkatkan  bagi koperasi di Jabar adalh profesionalitas SDM pengelolah koperasi agar mampu membangun kopersi supaya 23.000 koperasi di Jabar masih terus eksis dan tida ada yang gulung tikar,” ujarnya. Koperasi  juga, katanya, harus meningkat kan jaringan usaha dengan berbagai pihak serta mampu mengelola dan memanfaatkan modal usaha secara mandiri serta tidak tergantung terhadap permodalan dari luar.